HAISUMATERA.COM – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan terkait pemberian bantuan sosial.
Menurutnya, pemberian bantuan sosial (Bansos) El Nino oleh Pemerintah kepada masyarakat dipastikan tidak terkait dengan Kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024.
“Di masa-masa Pemilu ini memang tentu saja sangat sensitif tapi yang pasti Bansos itu program lama tidak terkait dengan Pemilu,” tegas Menkominfo, Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi menyampaikan hal itu dalam Program Acara Peta Politik Nasional di Studio Berita Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2024.
Baca Juga:
Wamentan Sudaryono Minta Jajaran Kementan Maksimalkan Pelayanan Terhadap Petani dengan Sepenuh Hati
Tambang Ilegal Longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Sebanyak 15 Penambang Meninggal Dunia
Menkominfo Budi Arie mengatakan, pemberian bantuan kepada warga tidak mampu di awal 2024 merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi masyarakat yang tidak mampu.
Penerima bansos El Nino diiharapkan dapat membeli bahan kebutuhan pokok yang harganya melonjak akibat perubahan iklim dunia.
Baca artikel lainnya di sini : Pasar Obat Bahan Alam Dunia Mencapai 200,95 Miliar Dolar AS, Kontribusi Indonesia Disebut Masih Rendah
“Isu iklim dunia, El Nino ini membuat harga-harga kebutuhan pokok, beras, dan sebagainya meningkat dengan tajam,” jelasnya.
Pemberian bansos di masa Kampanye Pemilu 2024 ini disadari rentan dipolitisasi oleh berbagai pihak.
Lihat juga konten video, di sini: Wiranto Dukung Prabowo Subianto karena Sisa Hidupnya Tinggal untuk Mengabdi kepada Rakyat Indonesia
Namun, Menkominfo Budi Arie memastikan pemberian bansos merupakan bukti perhatian dan kepedulian Pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah memiliki perhatian, memiliki concern, memiliki kepedulian untuk memberikan bantuan bansos El Nino ini,” kata Budi Arie Setiadi.
Menyikapi isu politisasi ini, dia meminta masyarakat untuk cermat dalam menerima informasi yang berkaitan dengan bansos.
Contohnya pembagian bansos di Istana Bogor oleh Presiden yang diklaim terjadi di masa Kampanye Pemilu, padahal telah dilakukan di masa lebaran tahun lalu.
“Hoaks itu kan berita palsu, berita bohong, berita bohong yang waktunya salah,” tukas Menkominfo Busi Arie.
Oleh karena itu, Menkominfo meminta masyarakat untuk selalu melakukan cek fakta terhadap berbagai informasi yang beredar di internet.
Baca Juga:
Termasuk Lampung, Sebanyak 13 Wilayah Nusantara Berpotensi Dilanda Hujan dengan Intensitas Ringan
Prabowo Subianto Ingatkan Jasa-jasa Rusia Terhadap Pembangunan Indonesia Saat Bertemu Vladimir Putin
Di sisi lain, Kementerian Kominfo juga melakukan patroli siber untuk menjadikan ruang digital bersih dari konten negatif.
“Kominfo akan terus melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap konten hoaks yang beredar di internet,” tandas Budi Arie Setiadi.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita Nasional Halloup.com
Baca Juga:
Perlindungan Hukum Wajib Ditegakkan dalam Kasus Pemerkosaan Siswi SMP di Palembang, Sumsel
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Ekbisindonesia.com
