Sudah Lebih 30 Tahun Dikelola Tapi Masuk Kawasan Hutan, Petani Sawit Lapor ke Airlangga Soal Status Lahan

HAISUMATERA.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah.

Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

Untuk itu ia mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

KPK: Dokumen Menteri UMKM soal Surat Istri Masih dalam Kajian

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus Sebelum 2024

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat, Warga Diminta Waspada dan Tak Mendekat Kawah

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat menghadiri acara Temu Wicara.

Airlangga bertemu Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat 26 Januari 2024.

Baca artikel lainnya di sini :Kasus Importasi Emas, Kejagung Dalami PT Untung Bersama Sejahtera dan PT Indah Golden Signature

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan.

Karena sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyatakat.

“Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU.”

Lihat juga konten video, di sini: Banjir Landa Kabupaten Halmahera Selatan, Satu Orang Meninggal dan Sebanyak 471 Jiwa Terdampak

“Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare.

“Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami,” ujar Feriadi.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

“Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting.”

“Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama,” ujar Ailangga kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rl6 triliun.

“Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama.”

“Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya,” sebutnya.

Pemerintah katanya sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan dimana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

“Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting.”

“Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani.”

“Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen,” sebutnya.

Di Sumut, bank yang bisa menjembatani KUR beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI.

Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini.

Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun.

“Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya.”

“Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa,” sebutnya.

Artikel ini juga sudah dìterbitkan di portal berita Ekbisindonesia.com.***