HAISUMATERA.COM – Politisi dan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sudjatmiko mengingatkan sejumlah aktivis Indonesia.
Budiman yang juga merupakan politisi yang berasal dari kalangan aktivis itu menghimbau agar tidak ikut-ikutan dengan agenda asing.
Budiman menyebut asing memiliki kepentingan untuk menghambat kemajuan bangsa Indonesia.
Pernyataan Budiman yang disampatkan di tengah-tengah ramainya peredaran film dokumenter “Dirty Vote” seolah memberikan pesan tersebut kepada mereka.
Baca Juga:
Kejagung Merespons Adanya Pendapat Hakim Agung Soesilo yang Berbeda dengan Hakim Agung Lain
Prabowo Perangi Korupsi dengan Luncurkan e-Katalog 6.0, Bisa Hemat Biaya Pengadaan hingga 30 Persen
Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube dengan sutradara Dandhy Dwi Laksono.
Fillm dokumenter itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Baca artikel lainnya di sini : Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Tanggapi Kritik Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ buatan Dandhy Dwi Laksono
Pembuatannya film itu melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem.
Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Budiman mewanti-wanti bahwa negara maju akan mencoba berbagai cara untuk mencegah keberlanjutan pembangunan yang baik di negara-negara berkembang.
“Jika kita belajar comparative politics, geopolitik, dan sejarah, kita akan paham narasi dan plot standar yang mereka jalankan sekarang ini.”
“Mereka sedang berupaya menghambat keberlanjutan pembangunan bangsa kita.” jelas Budiman Sudjatmiko kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/02/2024)
Budiman kemudian mencontohkan hal yang terjadi di Amerika Latin, dimana sudah puluhan tahun menikmati demokrasi liberal namun tidak pernah mendapatkan keberlanjutan pembangunan.
“Amerika Latin adalah contoh yang jelas. Setiap pemimpin disana tidak sempat mematangkan agenda ekonomi politiknya, karena selalu diganti dengan kubu di seberangnya.”
Baca Juga:
Warganet Sambut Presiden Prabowo Subianto Kembali ke Tanah Air dengan Berbagai Harapan Positif
KNPI Ungkap Alasan Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen
Debut Presiden Prabowo Subianto di KTT G20 Rio de Janeiro, Brasil, Inilah Sejumlah Poin Pentingnya
“Dengan alih-alih perubahan, pemimpin baru selalu meniadakan, atau menghilangkan warisan pemimpin sebelumnya.” jelasnya.
“Akibatnya, belum matang sudah berubah lagi haluannya, padahal transformasi butuh satu bahkan dua generasi.”
“Akhirnya mereka terjerembab sebagai negara-negara yang berpendatan menengah.” lanjut Budiman.
Baca Juga:
Koperasi Unit Desa Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH, Tuntutannya Bayar Ganti Rugi Rp482 Miliar
Kasus AKP Dadang Iskandar Tembak Kompol Ryanto Ulil, Begini Tanggapan Menko Polkam Budi Gunawan
Budiman kemudian menghimbau para aktivis di Indonesia agar tidak ikut terjebak dalam kepentingan asing tersebut.
“Saya tidak meragukan banyak aktivis yang benar-benar mencintai bangsa ini dengan nurani dan nalar yang independen.”
“Namun saya dalam posisi mengingatkan, ada kepentingan asing yang mengerucut dalam Pemilu saat ini.
“Terutama terkait hilirisasi, dan mencegah keberlanjutan pembangunan.” jelasnya.
“Jadi saya menghimbau bahwa para aktivis agar tidak ikut-ikutan agenda asing.”
“Seringkali ini juga tidak disadari bahwa sebenarnya ada sebagian aktivis yang sedang membela kepentingan asing.”
“Masyarakat juga kita himbau agar berhati-hati, terutama kepada agenda yang didanai oleh asing.”
“Agenda aktivis harus mengaitkan demokrasi dengan keadilan sosial, keadilan global dan dengan kemajuan” lanjut Budiman.
Indonesia hari ini, lanjut Budiman Sudjamtiko, berkesempatan untuk memiliki keberlanjutan pembangunan.
Dengan adanya komitmen Capres Prabowo terhadap keberlanjutan presiden Jokowi, namun tengah dihalang-halangi.
“Negara berkembang tak dibolehkan punya pemimpin yang berani, cerdas dan strategis sekaligus.”
“Kalau sudah ada yg terlanjur cerdas, mereka akan usahakan jangan berani; kalau sudah ada yg berani, usahakan jangan cerdas.”
“Jika sudah terlanjur cerdas dan berani, usahakan jangan strategis berpikirnya.” ungkapnya.
“Dan tahun 2024 ini, kita memiliki kesempatan untuk tidak hanya memiliki pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan pembangunan.”
“Namun juga pemimpin yang berani, cerdas, dan strategis cara berpikirinya. Kesempatan tak akan datang lagi, ini harus kita ambil.” pungkas Budiman.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Halloup.com
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Arahnews.com dan Infoekonomi.com