HAISUMATERA.COM – LSI Denny JA mengungkapkan sejumlah blunder yang membuat elektabilitas PDIP disalip oleh Gerindra pada November 2023.
Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan blunder pertama adalah serangan PDIP ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Yang membuat publik puas dengan kinerja Jokowi, beralih meninggalkan PDIP.
“Serangan-serangan seperti menyampaikan neo-orba, isu penegakan hukum bernilai 5 oleh Ganjar, isu dinasti.”
Baca Juga:
Kongres Amerika Serikat Sahkan Presiden Terrpilih Donald Trump Sebagai Pemenang Pilpres 2024
Media Online Ini Siap Bantu Terbitkan Artikel Tugas Kampus di Media Online, Khusus untuk Mahasiswa
“Justru malah mengkibatkan turunnya pemilih yang kuas pada kinerja Jokowi berpindah ke lainnya,” jelas Hanggoro dalam siaran pers virtual di YouTube LSI Denny JA, Selasa 19 Desember 2023.
Baca artikel lainnya di sini : LSI Denny JA Sebut Dua Faktor Elektabilitas Gerindra Melampaui PDIP, Salah Satunya Faktor Internal Prabowo
Dalam survei tersebut, tercatat pada periode Juni-November 2023 ppublik rakyat yang puas terhadap Jokowi terus menurun mendukung PDIP.
Pada Juni, sebanyak 34,6% publik yang puas terhadap Jokowi mendukung PDIP.
Kemudian turun pada Agustus 2023 menjadi 28,8%, dan November semakin turun menjadi 21,4%.
Lihat juga konten video, di sini: Hadir di Mangga Dua Square, Prabowo Subianto Disambut Antusias Aliansi Tionghoa Indonesia
“Mulai bulan Juni, Agustus, hingga November 2023 mereka yang puas memilih yang menyatakan puas pada kinerja Jokowi itu secara konsisten turun dari PDIP,” kata Hanggoro.
Blunder kedua adalah ketika dua kader PDIP, Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster menolak Piala Dunia U-20 karena kehadiran Israel.
Sebesar 16,6% publik menyalahkan Ganjar, 9,3% kepada PDIP, dan 5,7% menyalahkan I Wayan Koster.
Ternyata, lanjut Hanggoro, penolakan ini turut andil menggerus suara PDIP.
“Ternyata, menolak piala dunia itu bukan hanya Ganjar, I Wayan Koster, maupun Megawati, tapi juga PDIP dianggap pihak yang turut serta menolak Piala Dunia kala itu,” paparnya.
Kemudian, Hanggoro menjelaskan blunder ketiga adalah ketika PDIP menjadikan presiden sebagai petugas partai yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.
Baca Juga:
Kejagung Merespons Adanya Pendapat Hakim Agung Soesilo yang Berbeda dengan Hakim Agung Lain
Prabowo Perangi Korupsi dengan Luncurkan e-Katalog 6.0, Bisa Hemat Biaya Pengadaan hingga 30 Persen
“Mayoritas masyarakat yang kita tanyakan kurang setuju, 68,9% menyatakan kurang setuju”.
“Atau tidak setuju sama sekali dengan sebutan Presiden RI sebagai petugas partai,” jelas Hanggoro.
Survei LSI Denny JA periode ini mengusung tema “Akhir Dominasi PDIP di 2024”.
Survei dilakukan dengan 1.200 responden dan metode multi-stage random sampling dilengkapi dengan riset kualitatif.
Sementara itu, margin of error survei ini berada pada angka kurang lebih 2,9%.***
