Termasuk Aceh, 9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 27 September 2023 - 15:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif. (Dok. Istimewa)

9 Provinsi Diminta Kemendagri untuk Berkolaborasi Wujudkan Pembangunan Inklusif. (Dok. Istimewa)

HAISUMATERA.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau seluruh pemerintah daerah pada sembilan provinsi desentralisasi asimetris, yaitu:

1. DKI Jakarta,
2. DI Yogyakarta
3. Aceh

4. Papua
5. Papua Barat
6. Papua Pegunungan

7. Papua Tengah
8. Papua Selatan
9. Papua Barat Daya.

Untuk berkolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.

Demikian disampaikan oleh Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Suminto.

Valentinus Sudarjanto Suminto menyampaikan keterangan tertulisnya, saat pembukaan Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) 2023 di Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/9/2023).

Menurut Valentinus, desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralisation) merupakan pendelagasian kewenangan khusus yang diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara.

Sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi asimetris memberi ruang gerak implementasi dan kreativitas bagi pemerintah provinsi di luar ketentuan umum atau khusus.

Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

“Melalui kolaborasi yang kuat, dapat mengatasi berbagai tantangan dan merancang masa depan yang lebih baik,” kata Valentinus.

Valentinus menegaskan, kesembilan provinsi desentralisasi asimetris secara legal formal telah memperoleh rekognisi.

Atau pengakuan dari negara, dan diharapkan dapat menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Itu alternatif menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga eksistensi daerah dalam kerangka memperkuat keutuhan NKRI,” tutur Valentinus.

Pendekatan asimetris, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan daerah desentralisasi dan merespon berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat.

Pembangunan tersebut tentu sangat mempengaruhi kondisi inflasi yang bervariasi dan beragama pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia, sehingga perlu upaya pengendalian agar inflasi tetap stabil.

“Inflasi yang stabil dan rendah mendukung pembangunan berkelanjutan, kalau inflasi tinggi dan tidak terkendali menjadi hambatan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, desentralisasi asimetris bukanlah solusi tunggal dalam mengatasi lonjakan inflasi karena mencakupi level koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan efektif.

Hal itu bermaksud agar tingkat inflasi tetap terkendali untuk memastikan kebijakan yang diterapkan pada semua level pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

“Desentralisasi asimetris yang dimiliki disertai dana khusus daerah desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat merancang kebijakan sesuai kondisi lokal,” katanya.

Selain itu, Kemendagri mengajak sembilan provinsi desentralisasi bersama-sama menghadapi tantangan perubahan iklim yang menjadi ancaman serius bagi Bangsa Indonesia.

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak negatif terhadap lingkungan, pertanian, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.

Untuk mengatasi perubahan iklim, kata dia, seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus meningkatkan sinergi kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat setempat.

“Kita harus mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan, mempromosikan energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tuturnya.***

Berita Terkait

Afriansyah Noor Dapat Dukungan Kuat dari UMKM Nahdliyin untuk Tetap Menjadi Menteri
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Diberi Gelar Adat ‘Pangeran Rimbun Alam Cipta Negeri’
Hujan dengan Intensitas Sedang Diprakirakan Terjadi di Kota Medan, Berikut Ini Prakiraan Cuaca BMKG
Hilang Tertimbun Tanah Longsor di Pesisir Selatan, Sumbar, Sebanyak 7 Orang Masih dalam Pencarian
Termasuk Sumsel, Sebagian Wilayah Indonesia Memasuki Musim Hujan Mulai November 2023
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 10:58

Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan, Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi

Minggu, 2 Juni 2024 - 09:54

Di Tengah Forum IISS Shangri-la, Inilah Momen Hangat Prabowo Rangkul Presiden Timor Leste Ramos Horta

Rabu, 22 Mei 2024 - 04:56

Surabaya Gelar Penandatanganan Swakelola PSKK: Komitmen BNSP dan LSP Tingkatkan Kualitas Kompetensi

Senin, 20 Mei 2024 - 07:25

Partai NasDem Tanggapi Soal Aliran Dana SYL untuk Anggota DPR Indira Chunda Thita yang Juga Anak SYL

Sabtu, 11 Mei 2024 - 10:21

Program Kesejahteraan Sentuh Anak-anak di Seluruh Indonesia, Janji Presiden Terpilih Prabowo Subianto

Minggu, 5 Mei 2024 - 16:04

Prabowo Subianto Kenang dan Puji Gemblengan Senior di TNI Saat Reuni dengan Alumni Akabri

Minggu, 5 Mei 2024 - 13:05

Akan Disidang Etik Kasus Dugaaan Penyalahgunaan Wewenang, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Tak Hadir

Selasa, 30 April 2024 - 07:09

Kenang Kebersamaan Sejak 1996, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar Doakan Pemerintahan Prabowo Subianto

Berita Terbaru