Pemberian Hak atas Tanah di Rempang Tak Boleh Rampas Hak Tanah Warga yang Sudah Tinggal Sejak Dulu

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 17 September 2023 - 11:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

HAISUMATERA.C0M – Mahfud MD menjelaskan negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kepada perusahaan.

Dia mengatakan surat keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah itu dikeluarkan pada 2001 dan 2002.

“Masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu, tanah itu, (Pulau) Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan.”

“Entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu Tahun 2001, 2002,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Namun pada 2004, kata Mahfud MD hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain.

Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal Rempang bicara tidak jelas. Tidak berguna.

Pemberian hak atas tanah di Rempang tidak boleh merampas hak tanah warga setempat yang sudah tinggal sejak dulu.

Bahkan sebelum Indonesia merdeka: jangan merampok tanah rakyat atas nama investasi.

Komentar Mahfud MD bahkan memperkeruh suasana, menjadi bertambah tidak jelas: siapa yang disebut diberi hak atas tanah sejak 2001, 2002? Apakah maksudnya PT MEG?

Perjanjian antara Otorita Batam, Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 26 Agustus 2004 menyebut:

Kampung Tua di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya harus dipertahankan, alias tidak termasuk area pengembangan kawasan oleh investor.

Tetapi, sekarang kemudian berkembang menjadi “perampasan” hak tanah penduduk setempat oleh investor.

Difasilitasi pemerintah: Kolonialisme dan Invasi Modern atas nama Investasi.

Investasi “kolonialisme” ini tidak bisa dibiarkan: wajib dihentikan. Biarkan rakyat di sana tetap tinggal di tanah leluhur mereka.

Tanah di Rempang begitu luas, mencapai 17.000 hektar, sedangkan jumlah penduduk sangat sedikit, kenapa harus disingkirkan?

Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan pengusiran ini, yang pada hakekatnya melanggar hak kepemilikan warga negara dan hak asasi manusia.***

Berita Terkait

Salah Satunya Kepulauan Riau, Hari Ini Sejumlah Provinsi Diprakirakan Hujan Disertai Petir
Kekeliruan Pemerintah Indonesia dan Sensitifitas Para Calon Presiden Tehadap Konflik Pulau Rempang
Tinjau Ulang Kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional!
Kepala BP Batam Diminta Terbuka Jelaskan Konflik yang Terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau
Liputan Aksi Penolakan Relokasi Kampung Tua Rempang, Petugas Intimidasi Wartawan mediakepri Group
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 07:48

Termasuk Aceh dan Sumut, BMKG Sebut 14 Daerah Berstatus Waspada Terkait Dampak Hujan di Indonesia

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:41

Berdasarkan Poster Viral, Ini Daftar Lengkap Susunan Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka

Selasa, 13 Februari 2024 - 15:08

BMKG Prediksi Cuaca pada Saat Pemilihan Umum Rabu 14 Februari 2024, Termasuk di Pulau Sumatera

Selasa, 13 Februari 2024 - 11:44

Penyataan Politisi PDIP Henry Yosodiningrat Soal Arahan Kapolri ke Binmas Polda adalah Hoaks, Polri Beri Penegasan

Selasa, 13 Februari 2024 - 09:05

Prabowo Subianto Sebut Masa Depan Bangsa Indonesia akan Dipenuhi Tantangan di Tengah Abad Modern

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:14

Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir di Kota Jambi, dan Hujan dengan Intensitas Lebat di Kota Pangkal Pinang

Rabu, 7 Februari 2024 - 07:24

Menkominfo Budi Arie Setiadi Beri Tanggapan Soal Tudingan Pemberian Bansos Terkait Kampanye Pemilu

Senin, 5 Februari 2024 - 17:32

Sertifikasi Profesi: Kadin dan BNSP Saling Melengkapi untuk Indonesia yang Lebih Unggul

Berita Terbaru