Pemberian Hak atas Tanah di Rempang Tak Boleh Rampas Hak Tanah Warga yang Sudah Tinggal Sejak Dulu

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 17 September 2023 - 11:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

HAISUMATERA.C0M – Mahfud MD menjelaskan negara telah memberikan hak atas tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, kepada perusahaan.

Dia mengatakan surat keputusan (SK) terkait pemberian hak atas tanah itu dikeluarkan pada 2001 dan 2002.

“Masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu, tanah itu, (Pulau) Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan.”

“Entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha. Itu Pulau Rempang. Itu Tahun 2001, 2002,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Namun pada 2004, kata Mahfud MD hak atas penggunaan tanah itu diberikan kepada pihak lain.

Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal Rempang bicara tidak jelas. Tidak berguna.

Pemberian hak atas tanah di Rempang tidak boleh merampas hak tanah warga setempat yang sudah tinggal sejak dulu.

Bahkan sebelum Indonesia merdeka: jangan merampok tanah rakyat atas nama investasi.

Komentar Mahfud MD bahkan memperkeruh suasana, menjadi bertambah tidak jelas: siapa yang disebut diberi hak atas tanah sejak 2001, 2002? Apakah maksudnya PT MEG?

Perjanjian antara Otorita Batam, Pemko Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) pada 26 Agustus 2004 menyebut:

Kampung Tua di Pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya harus dipertahankan, alias tidak termasuk area pengembangan kawasan oleh investor.

Tetapi, sekarang kemudian berkembang menjadi “perampasan” hak tanah penduduk setempat oleh investor.

Difasilitasi pemerintah: Kolonialisme dan Invasi Modern atas nama Investasi.

Investasi “kolonialisme” ini tidak bisa dibiarkan: wajib dihentikan. Biarkan rakyat di sana tetap tinggal di tanah leluhur mereka.

Tanah di Rempang begitu luas, mencapai 17.000 hektar, sedangkan jumlah penduduk sangat sedikit, kenapa harus disingkirkan?

Oleh karena itu, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan pengusiran ini, yang pada hakekatnya melanggar hak kepemilikan warga negara dan hak asasi manusia.***

Berita Terkait

Salah Satunya Kepulauan Riau, Hari Ini Sejumlah Provinsi Diprakirakan Hujan Disertai Petir
Kekeliruan Pemerintah Indonesia dan Sensitifitas Para Calon Presiden Tehadap Konflik Pulau Rempang
Tinjau Ulang Kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional!
Kepala BP Batam Diminta Terbuka Jelaskan Konflik yang Terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau
Liputan Aksi Penolakan Relokasi Kampung Tua Rempang, Petugas Intimidasi Wartawan mediakepri Group
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 19:01

Klinik Pasak Bumi: Pusat Terapi Khusus Pria, Terpercaya dan Bergaransi di Batam, Kepulauan Riau

Selasa, 11 Juli 2023 - 10:14

Ternyata Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung, Berikut Ini Adalah 8 Manfaat Cabai untuk Kesehatan

Senin, 3 Juli 2023 - 16:11

Inilah 7 Jalan Agar Media Online Anda Hasilkan Uang, Sudah Dicoba Semua? Atau Punya Alternatif Lain?

Minggu, 11 Juni 2023 - 15:00

7 Artikel Menarik Seputar Emosi Marah, dari Faktor-faktor Penyebabnya hingga Cara Hadapi Orang Pemarah

Rabu, 7 Juni 2023 - 08:55

Termasuk Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat, Berikut ini 7 Keuntungan Pemberitaan yang Masif

Selasa, 6 Juni 2023 - 09:52

Salah Satunya Bangun Citra yang Positif, Inilah 7 Keuntungan Pemberitaan yang Luas dan Masif bagi Tokoh

Sabtu, 13 Mei 2023 - 08:26

7 Syarat agar Konten Disukai oleh Situs Pencari Google, Salah Satunya Adalah Penelitian Kata Kunci

Berita Terbaru